Pedoman LHKPN

Pedoman LHKPN

Latar Belakang Penerapan LHKPN

Dalam mendukung program dan kebijakan Perusahaan untuk menciptakan negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan meningkatkan kepatuhan pelaporan kekayaan dan gratifikasi, maka Direksi BUMN diinstruksikan untuk menetapkan pejabat struktural dan fungsional dibawahnya yang wajib mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pupuk Kaltim telah memilik Pedoman Pelaporan Kekayaan Pejabat PT Pupuk Kalimantan Timur berdasarkan SKD Nomor: 52/DIR/VIII.22. Namun, sesuai Surat Edaran PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor: 24/A/HK/G10/SE/2023 Perihal Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat Nomor Dokumen PI-SEK-PD-010 Revisi 3, maka perlu adanya penyesuaian terkait pedoman yang ada sehingga Pedoman Pelaporan Kekayaan Pejabat PT Pupuk Kalimantan Timur berdasarkan SKD Nomor: 52/DIR/VIII.22 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan digantikan edoman Pelaporan Kekayaan Pejabat PT Pupuk Kalimantan Timur berdasarkan SKD Nomor: 7/DIR/I.25.

Pejabat di lingkungan PT Pupuk Kalimantan Timur Yang Wajib Lapor LHKPN

1. Dewan Komisaris PT Pupuk Kalimantan Timur
2. Direksi PT Pupuk Kalimantan Timur
3. Pejabat Grade I  PT Pupuk Kalimantan Timur
4. Pejabat Grade II PT Pupuk Kalimantan Timur